img
Kejaksaan Negeri Depok
Penataan Manajemen SDM

3. PENATAAN MANAJEMEN SDM


NO.

AREA PERUBAHAN,

INDIKATOR

KEGIATAN

 

3.

 

Penataan Sistem Manajemen SDM

 

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan Meningkatkan profesionalisme SDM Kejaksaan melalui tata kelola SDM

 

 

 

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

 

Membuat Surat Usulan Kebutuhan pegawai ke Kejati atau Kejagung, beserta formasi jabatan yang dibutuhkan (formasi jabatan mengacu Kepja No. KEP-614/A/JA/10/2017 tentang Penetapan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan RI) dengan memperhitungkan rasio beban kerja.

 

Menyusun rencana kebutuhan pegawai di unit kerja dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan

 

Menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Depok

 

Melakukan penyusunan Peta Jabatan dan analisis beban kerja

 

 

 

 

Menempatkan pegawai sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai (penempatan pegawai hasil rekruitmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang disetujui Men Pan RB)

 

 

 

 

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai

 

 

Pola mutasi internal

 

Mengusulkan mutasi pegawai Kejaksaan Negeri Depok ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

 

Melakukan rotasi pegawai/ mutasi lokal dalam Kejaksaan Negeri Depok dengan memperhatikan kompetensi pegawai.

 

 

 

 

Melaksanakan mutasi lokal dengan berpedoman pada Kepja No. 356 Tahun 2019;

 

Mengusulkan mutasi dan promosi bagi pegawai yang mempunyai prestasi dan dipandang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugas;

 

Melakukan mutasi lokal dengan memperhatikan latar belakang pendidikan/ diklat dan pengalaman kerja.

 

 

 

 

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal terkait performa kinerja secara berkala dan berkelanjutan

 

 

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

 

Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan program pengembangan potensi SDM di Kejaksaan Negeri Depok;

 

Melakukan assessment sederhana terhadap kebutuhan pegawai terkait peningkatan kompetensi;

 

Membuat daftar kebutuhan diklat berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai terhadap kompetensi jabatan.

 

 

 

 

Mengevaluasi kinerja pegawai dan menggunakan hasil evaluasi untuk pertimbangan pengusulan pengembangan kompetensi

 

 

 

Melakukan assesment sederhana pegawai sesuai tugas dan jabatannya

 

Membandingkan hasil assesment dengan standar kompetensi jabatan

 

 

 

Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat maupun kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kompetensi

Contoh :

-      Mengusulkan   bendahara   penerima dan pengeluaran mengikuti diklat bendahara (menyesuaikan pegawai yang membutuhkan diklat)

-      Mengirimkan jaksa fungsional dan pejabat struktural atas permintaan Kejaksaan Agung sebagai peserta diklat, bimtek dll

 

Menginformasikan setiap informasi terkait pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai

 

 

 

 

Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai

(in house training, ekspose, dinamika kelompok, dll)

 

 

 

Melakukan monitoring dan evaluasi pegawai yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi

 

 

Penetapan Kinerja Individu

 

Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahunnya

 

SKP dibuat mempertimbangkan target kinerja pada perjanjian kinerja (PK)

 

 

 

Pembuatan SKP memperhatikan SKP atasannya

 

 

 

Melakukan pengukuran capaian SKP secara berkala (bulanan/ triwulanan)

 

Pengukuran kinerja individu melalui aplikasi Simkari Kepegawaian secara bulanan



asa