img
Kejaksaan Negeri Depok

Kajari Depok Turun Langsung Jadi Ketua Tim Penuntut Umum Kasus Dugaan Pencabulan 10 Anak di Depok

Andi Rio Rahmat Rahmatu, S.H selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok menuturkan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B: 407/XII/RES.1.24/2021/Reskrim atas nama tersangka M Marin Surya Bin Alm Suwandi (52) pada jumat lalu (17/12/2021) dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok dengan menunjuk Jaksa Peneliti.

 

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan ada satu tersangka atas nama M Marin Surya Bin Alm Suwandi (52) pria kelahiran Lumajang tahun 1969,” ucap Kasi Intel selasa (21/12/21).

 

Menurut Kasi Intel, Kejaksaan menaruh perhatian serius terhadap kasus dugaan pencabulan ini dengan membentuk tim jaksa peneliti dan Bapak Sri Kuncoro selaku Kajari Depok turun langsung menjadi Ketua Tim dengan beranggotakan 3 Jaksa, sebagaimana surat perintah penunjukan Jaksa Peneliti P.16 Nomor 2926/M.2.20/E.ku.1/12/2021.

 

‘’Pak Kajari sebagai ketua timnya dengan beranggotakan 3 jaksa berkompeten dan profesional sebagaimana surat perintah penunjukan Jaksa Peneliti yaitu Arief syafrianto, Putri Dwi dan Alfa Dera. Total menjadi 4 jaksa,” tuturnya.

 

 

Terkait pertanyaan Apa yang akan dilaksanakan Jaksa peneliti setelah menerima surat Perintah selaku Jaksa peneliti ?

 

Andi Rio Rahmat Rahmatu selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok menuturkan Tim Jaksa peneliti yang telah ditunjuk tersebut akan melaksanakan tugas selaku pengendali perkara (dominis litis) dengan memantau perkembangan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh para Penyidik Polres Depok.

 

Kasi Intel menegaskan Tim Jaksa dipastikan akan memberi petunjuk dan secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik untuk memastikan penyidik telah menyampaikan hak korban atas ganti rugi.

 

“karena Restutisi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu nanti untuk besaran restitusi dihitung oleh pihak Lembaga Perlindungan saksi dan korban,” ucap Kasi Intel.

 

Selanjutnya, Jaksa akan berkoordinasi ke Penyidik terkait tata cara pengajuannya dengan member Fasilitas pihak penyidik untuk berkoordinasi dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga penanganan perkara ini dapat optimal dalam pemulihan hak Korban dan Optimal dalam pemidanaan terhadap tersangka yang disangkakan melakukan perbuatan cabul.

 

 

Terkait pertanyaan Apa upaya yang akan dilakukan Jaksa jika kondisi Korban dalam kondisi Trauma atau mengalami tekanan psikologis akibat dugaan Perbuatan yang dilakukan tersangka ?

 

Andi Rio Rahmat Rahmatu selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok menegaskan bahwa di Kejaksaan terdapat pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana sebagaimana pedoman tersebut nantinya Jaksa peneliti akan berkordinasi kepada penyidik terkait kesanggupan Korban dan/atau Saksi memberikan keterangan di persidangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya.

 

Selanjutnya, jika dirasa ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan korban ke persidangan maka jaksa akan meminta penyidik melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik oleh karena itu penyidik harus melengkapi beberapa persyaratan formil seperti Surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan beberapa kelengkapan formil lainnya.

 

 

Terkait ancaman hukumannya yang menanti Tersangka M Marin Surya Bin Alm Suwandi (52).

 

Andi Rio Rahmat Rahmatu selaku Kepala Seksi Intelijen kejaksaan Negeri Depok menuturkan bahwa tentunya untuk tuntutan hukuman pidana melihat fakta persidangan. Jika Fakta Persidangan terungkap dan terpenuhi unsur perbuatannya dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, serta menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana ketentuan 82 ayat 2 atau dan ayat  82 ayat 4 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Menjadi undang-undang maka ancaman penjara yang dapat dituntut oleh jaksa adalah maksimal 20 Tahun.

 

“Tapi ingin kami sampaikan kami saat ini ingin berfokus terlebih dahulu Memantau perkembangan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh para penyidik polres depok sampai berkas perkara diserahkan kepada jaksa dan dinyatakan lengkap secara formil dan materil. Tim Jaksa akan memberi petunjuk dan secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik untuk  memastikan penyidik telah menyampaikan hak korban atas ganti rugi, restitusi, atau kompensasi dan upaya pemulihan kondisi korban,” jelas Kasi Intel.

 

 

Apakah ada Kemungkinan Penuntutan Pidana Tambahan?

 

Berdasarkan ketentuan undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Menjadi undang-undang Apabila perbuatannya adalah persetubuhan terhadap anak sebagaimana ayat 81 ayat 7 maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik namun ini yang disangkakan penyidik terkait pencabulan bukan persetubuhan sehingga ancaman pidana tambahannya berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

 

Andi Rio Rahmat Rahmatu selaku Kepala Seksi Intelijen kejaksaan Negeri Depok menuturkan pihaknya sangat terbuka besar kemungkinan penjatuhan tuntutan Pidana Tambahan oleh jaksa  berupa pengumuman identitas pelaku dan Pidana Tambahan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik jika difakta persidangan terungkap adanya perbuatan yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang atau tersangka masuk kategori  orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan ada kemungkinan Jaksa Jatuhkan Pidana Tambahan

 

Oleh karena itu, di dalam proses penyidikan ini karena adanya kemungkinan penjatuhan hukuman tindakan lain berupa Pemasangan alat pendeteksi elektronik atau Rehabilitasi sebagaimana pedoman  Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Jaksa peniliti yang Memantau perkembangan penyidikan akan secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik untuk  memastikan penyidik dapat melampirkan kelengkapan formil ditambah dengan VeRP, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

 

 

 

Lalu siapa saja dan profil singkat Jaksa yang menjadi anggota Tim yang menangani perkara ini

 

Andi Rio Rahmat Rahmatu selaku Kepala Seksi Intelijen kejaksaan Negeri Depok menuturkan bahwa 4 Jaksa tersebut, yaitu Bapak Kajari Depok selaku ketua Tim beliau juga pernah bertugas sebagai Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi di Kejaksaan Agung dan Beliau memiliki pengalaman menjadi atase di Hongkong, sehingga memiliki banyak pengalaman mengadvokasi hak-hak  pekerja migran.  Tentunya, pengalaman beliau sangat berperan dalam pemulihan hak-hak korban.

 

Selanjutnya, Jaksa Arief Syafrianto yang beberapa kali menjabat Kasi Pidum dan beliau sebagai leader penanganan Perkara Pidum di Depok, sehingga secara administrasi dan pengalaman tak perlu diragukan lagi.

 

Selain itu, Jaksa Putri yang merupakan jaksa fungsional senior pada Seksi Pidum yang sudah banyak menangani berbagai macam perkara. Terakhir yaitu, Alfa Dera pada Seksi Intelijen yang bersertifikasi Jaksa Perkara Anak dan pernah menangani perkara dengan menuntut makasimal perkara Inses ( di Kota Lampung dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara serta menangani beberapa perkara menarik perhatian publik.