img
Kejaksaan Negeri Depok

Kejaksaan Negeri Depok Siap Untuk Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan RI yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI, dilakukan langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tanggal 13 November 2020 Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, S.H., M.Si. beserta Kasubagbin, para Kasi dan para pegawai melaksanakan Pemaparan perubahan dan inovasi-inovasi serta sarana prasarana kerja untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan dalam kegiatan Penilain Desk Evaluasi Kejaksaan Negeri Depok oleh Tim Penilai Nasional dari Menpan RB dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani ( WBBM).