img
Kejaksaan Negeri Depok

Kejari Depok terima Tahap II Perkara Perpajakan

Depok - Rabu (05/08/20) Kejaksaan Negeri Depok melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menerima tahap II perkara perpajakan dengan tersangka berinisial MS alias Edi dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil DJP Jawa Barat III.

Dalam perkara ini tersangka diduga melakukan perbuatan dengan sengaja telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya  kurang lebih sebesar 21,2 miliar rupiah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. 

“pada hari ini kami sudah menerima tahap II dan berkaitan dengan kerugian negara, berdasarkan keterangan ahli pada bidang peraturan perpajakan dan ahli hitung kerugian negara, kerugian pada pendapatan negara yang terjadi pada kurun waktu bulan maret 2018 sampai bulan juni 2018 yang dilakukan oleh tersangka MS yang dengan sengaja telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu sekitar 21,2 Miliar.” Ungkap Adi Tapangan, JPU pada Kejari Depok (05/08/2020).

Setelah dilakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Depok Yudi Triadi, SH. MH. menunjuk Jaksa Penuntut Umum atas nama Ardianita Febriniarty SH. MH., Henny Mariani SH. MH., Evie Florentina SH. MH. dan Indra Aditya SH. yang merupakan JPU pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat  serta Kasi Tindak Pidana Khusus Hary Palar SH. MH., M Juriko Wibisono SH., Dimas Praja SH. MH.,  dan Adiwisata Tapangan SH. yang merupakan JPU pada Kejaksaan Negeri Depok.

Terdakwa MS didakwa dengan pidana pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 yang telah berubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KuhPidana.

Seusai Tahap II, JPU melakukan penahanan terhadap terdakwa ke Rutan kelas I Depok untuk kemudian dilakukan penuntutan ke Pengadilan.